Menjadi Karyawan Yang Terbaik

Menjadi Seorang Yang Patuh Dengan Bos

Membangun Sistem Politik Yang Tidak Rentan Korupsi Perspektif Perubahan Budaya Versus Perubahan Sistem

Korupsi dalam dunia hukum sudah tergolong sebagai additional ordinary crime karena tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga praktik tersebut melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindakan pemberantasannya harus juga dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Begitulah yang diungkapkan dalam konsideran Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kong4D bet Kecil JP besar Korupsi. Melalui pendekatan yuridis-empiris, pertanyaan terkait pemberatasan korupsi di Indonesia terjawab dengan baik. Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan pada bidang politik, sosial dan lingkungan. Di bidang politik, korupsi merupakan hambatan besar ketika mengembangkan aturan hukum. Perwakilan pemerintah kehilangan legitimasi ketika banyak penyalahgunaan kantor mereka untuk keuntungan pribadi.

Dia menegaskan bahwa Partai Gelora akan berusaha untuk memutus “lingkaran setan” tersebut, karena pertarungan politik adalah pertarungan rakyat, bukan pertarungan pribadi atau partai politik. Dia menilai tidak mengherankan apabila ketika para politisi atau pejabat terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar “balik modal”. Hal ini mengakibatkan adanya persekongkolan antara pemberi dana dan para politisi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk balas budi yang sering kali menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Akumulasi dua hal ini membuat biaya pengelolaan organisasi partai menjadi sangat mahal.

Politik Korupsi

Solusi lain, pembentuk UU, yaitu DPR dan pemerintah, merevisi UU Pilkada dan UU Pemilu serta membuat aturan yang bisa mencegah politik dinasti terus tumbuh subur, apalagi mengarah pada politik dinasti yang korup. Dalam mannequin ini, kepala daerah dan ketua DPRD diisi oleh satu garis keturunan keluarga. Terlepas dari semua pendapat para pakar tersebut di atas kesimpulannya bahwa budaya korupsi akan menghancurkan peradaban suatu bangsa, menghancurkan sistem perekonomian dan yang lebih parah lagi akan menghancurkan mentalitas suatu bangsa terutama kepada para generesai mudanya.

Kumpulan karangan dalam buku ini menghimpun berbagai pandangan dan pengalaman korupsi politik yang dapat membantu kita memahami gejala-gejala korupsi itu dengan lebih jelas dan lebih tepat. Ada penulis yang menguraikan perspektif atas persepsi tentang korupsi. Ada pula para penulis yang menekankan pada contoh nyata praktek-praktek korupsi politik yang merajalela dan jelas-jelas telah merusak moral bangsa di negara-negara sedang berkembang seperti di Cina, negara-negara Amerika Latin, dan juga Indonesia. Jelas buku ini akan lebih memperkaya lagi bacaan kita di Indonesia mengenai korupsi yang sejak Indonesia merdeka di tahun 1945 dari tahun ke tahun bertambah dahsyat menghantui masyarakat kita.

Perkembangan tata hukum ini sangat terkait dengan perkembangan antara lain aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat pada saat hukum tersebut di buat dan diterapkan oleh suatu otoritas yang berwenang. Tata hukum Indonesia, secara historis dapat di kelompokan ke dalam berbagai dimensi masa, misalnya masa Indonesia sebelum kolonial, masa Indonesia pada masa kolonial, masa Indonesia pada orde lama, masa Indonesia pada orde baru dan pada masa Indonesia pada period reformasi. KPK menegaskan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam upaya pengawasan dan pelaporan praktik korupsi pada sektor politik yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya, dalam kegiatan bimtek yang dilaksanakan selama dua hari, para peserta juga dibekali bermacam materi. Alhasil, partai mengelola diri dengan cara mereka masing-masing, bergantung pada kemauan elite partai. Biaya politik di Indonesia untuk menjadi kepala daerah dianggap masih terbilang mahal.

Wakil KPK Saut Situmorang menambahkan, jika persoalan korupsi merupakan persoalan yang kompleks mulai dari sistem, struktur masyarakat, politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat kombinasi dan pendekatan serentak pada semua potensi penyebab korupsi harus dilakukan. Giri menekankan korupsi di ranah pejabat politik menjadi prioritas bagi lembaga antirasuah, dalam langkah pencegahan, penindakan dan pendidikan. Terlebih dalam kurun waktu dua bulan lebih akan terselenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. “Terkait solusinya, itu di luar jangkauan saya sebagai hakim karena ini menjadi kebijakan politik nasional, masuk wilayah politik praktis. Apakah orang atau partai yang mencalonkan perlu didanai Negara, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Namun KPU melalui rapat pleno menetapkan Riezky sebagai pengganti Nazarudin. Di sinilah diduga terjadi ‘main mata’ yang bermuara pada praktik suap-menyuap. Dalam OTT itu, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku, dan Saeful (detik.com, 22/1).

Dengan kata lain, parameter penilaian rekrutmen pengurus partai dan pejabat publik lebih menekankan kepada keahlian, kecakapan teknis, dan pengalaman berorganisasi para kandidat ketimbang rekrutmen yang didasarkan atas kedekatan personal, termasuk kultural dan kekeluargaan. Berpijak dari information tersebut, korupsi merupakan salah satu dampak nyata bobroknya pelaksanaan sistem partai yang dianut, terlebih dalam hal fungsi-fungsi partai. Fungsi yang hanya dijadikan sebatas formalitas, menjadikan output yang dihasilkan pun hanya sebatas formalitas untuk mencapai elektabilitas. Sehingga, setiap partai politik hanya mementingkan elektabilitas ketimbang kualitas dari partai itu sendiri. Berbicara partai politik dan korupsi pada saat ini, dapat menimbulkan heterogenitas pandangan baik ataupun buruk. Tak ayal, kedua hal tersebut dapat menimbulkan sensitivitas emosional di kalangan masyarakat.